FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUATAN TATA LAKSANA (REVIU SOP SERTA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK) BBPPMPV PERTANIAN

Kepala BBPPMVP Pertanian, Dr. Yusuf, S.T.,M.T. memberikan sambutan sekaligus Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP Serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) BBPPMPV Pertanian. (28/9/2024) Foto: BGS

Cianjur (2/10/2024)— Standar Pelayanan adalah acuan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan serta penilaian kualitas layanan kepada masyarakat, agar layanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selain standar pelayanan, perubahan struktur organisasi juga dapat menyebabkan beberapa layanan menjadi tumpang tindih, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang, seperti Layanan Permohonan SDM/Narasumber dan Layanan Kerjasama Diklat. Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman baik di kalangan pegawai maupun masyarakat mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) serta pengelolaannya, khususnya terkait pelayanan informasi di BBPPMPV Pertanian, Cianjur, yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BBPPMPV Pertanian Cianjur menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) yang dihadiri oleh pejabat struktural, ketua tim kerja beserta staf, SPI BBPPMPV Pertanian, PPID beserta tim PPID, bagian publikasi, serta peserta dari luar BBPPMPV Pertanian, yaitu akademisi, pelaku dunia usaha dan industri, tokoh masyarakat, LSM, serta mitra dari media yang tergabung dalam unsur pentahelix. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu dari tanggal 28 hingga 30 September 2024 di Gumilang Regency Hotel, Jalan Dr. Setiabudi No. 323-325, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BBPPMPV Pertanian, Dr. Yusuf, S.T., M.T. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, “BBPPMPV Pertanian, Cianjur ini merupakan salah satu satker di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang sejak berdiri telah beberapa kali mengalami pergantian nomenklatur. Mulai dari PPPG, lalu PPPTK, hingga menjadi BBPPMPV Pertanian. Di sebagian masyarakat, nama BBPPMPV Pertanian masih belum terlalu dikenal dan lebih familiar disebut ‘Raped’. Ini menjadi tantangan bagi kita agar masyarakat dapat lebih mengenal nama BBPPMPV Pertanian. Seiring dengan pergantian nomenklatur, tugas dan fungsi (Tusi) juga mengalami perubahan, termasuk struktur organisasi, sehingga rangkaian aktivitas kerja ikut berubah. BBPPMPV Pertanian Cianjur terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan ini, kami juga mengundang beberapa unsur masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami proses yang berlangsung di BBPPMPV Pertanian, Cianjur.”

Dr. Yusuf menambahkan, “Saya optimis dengan rangkaian kegiatan ini, POS yang kita desain dapat terealisasi dan diimplementasikan sehingga apa yang kita lakukan menjadi budaya yang baik. Harapannya, bukan hanya mempertahankan predikat Pelayanan Prima terbaik, tetapi juga mampu meraih predikat ‘Informatif’ terkait PPID, yang dapat dilihat oleh masyarakat, satuan pendidikan, dan stakeholder melalui keterbukaan informasi kami, baik melalui website maupun media sosial BBPPMPV Pertanian, Cianjur.”

Acara Pembukaan Forum Konsultasi Publik Dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP Serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) BBPPMPV Pertanian yang juga dihadiri dari unsur Pentahelix. (28/9/2024) Foto: F

 

Tujuan Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penguatan Tata Laksana BBPPMPV Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kepastian kualitas layanan.
2. Memberikan persepsi yang sama bagi penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyesuaikan standar pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan.
4. Menyediakan standar pelayanan untuk layanan utama yang diberikan oleh BBPPMPV Pertanian kepada masyarakat.
5. Mensosialisasikan PPID di lingkungan BBPPMPV Pertanian.

Melakukan sosialisasi dan publikasi internal terkait reviu POS serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.

Foto Bersama pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP Serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) BBPPMPV Pertanian. (28/9/2024) Foto: F

Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, para peserta mendapatkan informasi mengenai kebijakan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek; Reviu SOP di lingkungan BBPPMPV Pertanian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; serta klarifikasi dan pengecualian informasi publik dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek. Selain itu, para peserta juga melaksanakan diskusi kelompok mengenai finalisasi SOP, tim Forum Konsultasi Publik bersama unsur pentahelix, serta diskusi tim PPID.

Pemaparan materi oleh narasumber yakni Arya Anindito Karunia Aji dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek (kiri), Revi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (tengah) dan Muhammad Subchan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek. (kanan). (29/9/2024) Foto: F

Forum Konsultasi Publik Dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP Serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) BBPPMPV Pertanian ditutup oleh Kepala BBPPMVP Pertanian, Dr. Yusuf, S.T.,M.T. (30/9/2024) Foto: F

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya kolaborasi antara BBPPMPV Pertanian dengan unsur pentahelix sehingga BBPPMPV Pertanian lebih dikenal masyarakat dan pelaku dunia usaha serta industri, terealisasinya reviu SOP, dan dipertahankannya predikat Pelayanan Prima terbaik serta pencapaian predikat “Informatif” terkait PPID. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Kepala BBPPMPV Pertanian, Dr. Yusuf, S.T., M.T.

 

Cianjur, 2 Oktober 2024

Penulis berita           :  Firman.
Editor/Verifikator      :  1. Noni Mulyadi, S.TP., M.Si;  2. Zainoedhin Judho Dwi Prasetijo, S.Hut.,M.Pd.
Penanggung jawab   :  Toni Saifudin Zuhri, ST., MT.
Sumber/referensi      :   1. Panduan Kegiatan Forum Konsultasi  Publik Dan Penguatan Tata Laksana (Reviu SOP Serta Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik) BBPPMPV Pertanian;  2. Liputan lapangan.