Kemendikbud Raih Dua Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020

Jakarta, 9 Maret 2021 — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih dua
penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Penghargaan pertama ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar
Makarim sebagai pembina pelayanan publik kategori pelayanan prima. Sedangkan, penghargaan kedua
ditujukan untuk Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian (BBPPMPVP)
sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima.

“Saya merasa terhormat menerima penghargaan atas pelayanan publik dari KemenPAN-RB ini. Tentunya
ini adalah wujud kerja keras dan cerminan kesungguhan hati pegawai Kemendikbud sebagai pelayan
publik,” ucap Mendikbud di Jakarta, Selasa (9/3).

Mendikbud Nadiem menilai pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban bersama sebagai abdi
negara. “Ingat untuk selalu berfokus pada apa kebutuhan publik. Kemampuan kita menemukan
permasalahan dan bekerja untuk menyelesaikannya bersama-sama perlu dibarengi dengan kesediaan
untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” pesannya.
Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan terima kasih kepada Kemen PAN-RB, serta kepada tim Balai
Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur yang telah menghadirkan
pelayanan publik yang prima. “Prestasi yang membanggakan ini merupakan capaian kita bersama sebagai
satu tim besar Kemendikbud,” lanjut Nadiem.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo pada perhelatan ini mengapresiasi kinerja Kemendikbud dalam
mempercepat proses penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan reformasi
birokrasi. “Ujung dari reformasi birokrasi ini adalah tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia,” ujarnya.

Kepala BBPPMPVP, Ruli Basuni yang turut hadir menerima penghargaan mengucapkan rasa senang atas
capaian prestasi bersama seluruh jajaran pada unit kerjanya. “Ini berkat perjuangan teman-teman.
Harapannya terobosan layanan publik ini sebagai bagian reformasi birokrasi kita ke depannya lebih baik
lagi dan semakin meningkat tidak hanya sekadar prestasi yang tertulis di atas sertifikat saja,” ucap Ruli
yang mengaku merintis upaya peningkatan layanan publik sejak tahun 2017.

 

Diamini oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Madya, Nining Yudaningsih, sejak tahun
2017 seluruh jajaran BBPPMPVP giat memperdalam pengetahuan seputar bidang pelayanan publik
sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sebab merujuk undang-undang pelayanan publik, semua satuan kerja harus menerapkannya. Kami
mengikuti aturan itu lalu kami tuangkan dalam tataran praktik baik,” kata Nining yang hadir mendampingi
Kepala BBPPMPVP.

Untuk diketahui, BBPPMPVP di tahun 2018 telah mengikuti ajang kompetisi ini dan mendapat nilai B+ yaitu
kategori baik. Selanjutnya, di tahun 2019 mendapat nilai A- yaitu kategori sangat baik. Dan tahun 2020
mendapat nilai A yaitu kategori pelayanan prima.

Dengan diberikannya dua penghargaan ini, Mendikbud menyatakan siap melanjutkan komitmen untuk
terus meningkatkan kinerja pelayanan publik di masa depan. Diakui Mendikbud, mempertahankan capaian
akan menjadi tantangan yang lebih berat. “Saya yakin, seluruh jajaran di Kemendikbud dapat mengatasi
dengan mengedepankan kerja bersama yang solid, keinginan untuk terus belajar, memperbaiki apa yang
sudah dicapai serta belajar dari setiap kegagalan. Itu kunci penting,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa semangat perbaikan yang
berkelanjutan perlu dijaga karena ke depannya tantangan akan semakin berat dan kompleks sehingga
percepatan layanan pubilk menjadi salah satu kunci untuk dapat bangkit dari pandemi.

‘’Capaian reformasi birokrasi di masa pandemi berkaitan dengan kelembagaan yang lincah dan adaptif,
menjaga keproduktivitasan ASN selama pandemi, membangun sistim pemerintahan yang berbasis
elektronik (SPBE), meningkatan kualitas layanan publik, memperkuat kapabilitas KemenPAN-RB
mengaktifkan reformasi birokrasi serta membangun ASN yang profesional,’’ demikian urai Tjahjo.

Lebih lanjut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menerangkan bahwa
penyelenggara pelayanan publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020
sebanyak 54 unit. Sementara itu, di tingkat provinsi sebanyak 33 UPP dan di tingkat kabupaten/kota
sebanyak 221 UPP.

“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga dan empat kepala
daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima. Sedangkan sebanyak
31 UPP di tingkat kementerian, lembaga dan pemda akan mendapatkan predikat pelayanan prima,”
terangnya.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit
penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. Berdasarkan Peraturan

Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme
SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi
pelayanan publik.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Kepala Lembaga
Administrasi Negara Adi Suryanto, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty, Wakil Ketua
Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, serta
para penerima penghargaan atau yang mewakili dan para tamu undangan lainnya.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan